Ethical Governance (Tata Pemerintahan Etis)
1. Governance System (Sistem
Pemerintahan)
Tata Kelola
Etika yang Etis (juga disebut Tata Pemerintahan Etis) telah banyak menjadi kata
kunci akhir-akhir ini, hampir setiap perusahaan menganggapnya ide bagus dan
bahkan mewartakannya, tapi apa sebenarnya itu, dan bagaimana kita bisa tahu
dengan pasti bahwa sebuah perusahaan mempraktikkan apa yang
dikhotbahkannya?
Tata Kelola
Etis mengacu pada proses dan kebijakan yang dimiliki perusahaan untuk menangani
masalah-masalah mengenai bagaimana mengelola dan menjalankan bisnis
sehari-hari. Penting untuk diingat bahwa perusahaan ada yang utama untuk
menciptakan suatu produk atau jasa, yang digunakan untuk menghasilkan
keuntungan. Namun niat itu harus diimbangi dengan kontrol yang memastikan
perusahaan mengejar keuntungan tanpa melewati batas ke dalam ranah perilaku
tidak etis.
Di masa
lalu banyak perusahaan mungkin telah mengeksploitasi posisi pasar mereka untuk
menghambat persaingan atau bahkan mengancam populasi lokal, tata kelola
perusahaan etis ada untuk mencegah hal ini terjadi.
Kebijakan
tata kelola perusahaan juga harus mencakup perilaku yang diharapkan dari
anggota senior sebuah perusahaan, misalnya chief executive officer, dewan
direksi dan manajemen senior lainnya, yang sering dianggap bebas dari kebijakan
normal yang diterapkan di perusahaan.
Tata
kelola perusahaan adalah subjek multi-faceted dengan banyak lapisan
kompleksitas. Bagian penting dari tata kelola perusahaan berkaitan dengan
akuntabilitas, tugas fidusia dan mekanisme audit dan pengendalian.
Investor
mungkin hanya memperhatikan kinerja dan pendapatan perusahaan, namun tata
kelola perusahaan yang buruk dapat menjadi gejala masalah yang lebih besar
dengan perusahaan. Misalnya, sebelum jatuhnya Enron, perusahaan dan pedagang
asosiasinya diyakini telah secara artifisial menaikkan harga energi di beberapa
negara bagian AS, sehingga meningkatkan marjin keuntungan mereka. Sementara
tindakan ini saja tidak cukup untuk menyebabkan perusahaan runtuh, ini adalah
indikasi yang jelas bahwa pengendalian internal telah gagal, yang tentu saja
berarti bahwa pelanggaran lain yang jauh lebih besar dimungkinkan, yang
akhirnya menyebabkan jatuhnya perusahaan.
Piagam
Internasional berkomitmen untuk mendorong tata kelola perusahaan yang baik dan
semua program sertifikasi bisnis yang ditawarkan oleh organisasi memasukkan
beberapa elemen persyaratan tata kelola perusahaan.
Governance System merupakan sebuah tata kekuasaan yang terdapat di dalam
perusahaan. Adapun unsur-unsur yang membentuk Governance System yang tidak dapat
terpisahkan yaitu :
a. Commitment on
Governance
Sebuah komitmen untuk
menjalankan perusahaan yang dalam hal ini adalah bidang perbankan berdasarkan
prinsip kehati-hatian berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang
berlaku.
b. Governance Structure
Struktur kekuasaan berikut
persyaratan pejabat yang ada di bak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Governance Mechanism
Pengaturan mengenai tugas,
wewenang dan tanggung jawab unit dan pejabat bank dalam menjalankan bisnis dan
operasional perbankan.
d. Governance Outcomes
Hasil dari pekerjaan baik dari
aspek hasil kinerja maupun acra-cara/praktek-praktek yang digunakan untuk
mencapai hasil pekerjaan.
Contoh Governance System dalam
suatu perusahaan
Sistem tata
kelola perusahaan NLMK dibangun berdasarkan prinsip-prinsip kunci yang
diberikan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Prinsip-prinsip
Tata Kelola Perusahaan OECD, 2015), dan ketentuan-ketentuan Kode Tata Kelola
Perusahaan yang disetujui oleh pihak berwenang Rusia.
Prinsip utama yang menjadi inti
Tata Kelola Perusahaan adalah:
1. Memastikan mekanisme yang
efektif dan transparan untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Memastikan perlakuan yang
sama terhadap semua pemegang saham.
3. Memastikan perlakuan yang
sama dan adil terhadap semua pemegang saham saat mereka menggunakan hak mereka
untuk berpartisipasi dalam proses manajemen Perusahaan.
4. Ketat benar hak pihak
ketiga.
5. Mengejar sebuah kebijakan
perusahaan yang sama sehubungan dengan anak perusahaan, afiliasi dan badan
hukum lainnya dimana NLMK adalah pendiri, peserta atau anggota.
6. Pertahankan kebijakan
komunikasi terbuka dan transparan.
7. Mempromosikan kebijakan
untuk mematuhi etika bisnis dalam menjalankan operasinya.
8. Memastikan kepatuhan
terhadap undang-undang yang ada dan standar tata kelola perusahaan
internasional.
Struktur Pemerintahan meliputi:
1. Rapat Umum Pemegang Saham,
yang merupakan badan pengatur tertinggi Perusahaan.
2. Direksi, yang bertanggung
jawab atas pengelolaan strategis NLMK dan keseluruhan operasi Perusahaan.
3. Badan eksekutif Perusahaan
termasuk Presiden (Ketua Dewan Manajemen) dan Dewan Manajemen yang mengelola
kegiatan sehari-hari Perusahaan.
4. Sekretaris Perusahaan, yang
memastikan interaksi dengan pemegang saham, mengkoordinasikan kegiatan
Perusahaan yang bertujuan melindungi hak dan kepentingan pemegang saham dan
mendukung Dewan Direksi.
Referensi
http://www.icharter.org/articles/ethical_governance.html 31
Oktober 2017 Pukul 15.36
https://nlmk.com/en/about/governance/governance-system/ 31
Oktober 2017 Pukul 15.45
Tidak ada komentar:
Posting Komentar